Pukul 11.30-15.00
Kegiatan dimulai dengan pembacaan doa, ibadah, laporan ketua panitia, sambutan ketua dewan adat wilayah La-Poga, tarian adat suku Hubula, pembacaan pesan Sekjen PBB oleh Sekjen DAP, pidato ketua umum DAP.

Usai berpidato, ketua umum DAP berjabat tangan dengan tamu undangan.

(Sesuai tata acara panitia: usai pidato ketua umum DAP, acara dilanjutkan dengan dengan tarian adat, doa penutup dan ramah-tamah).Ternyata, begitu ketua umum DAP turun dari panggung dan sebelum pementasan tarian adat daru suku Lani, mendadak muncul beberapa orang dari kerumunan massa, membawa tombak yang ujung-ujungnya diikatkan bendera.

Tombak pertama berbendera Merah Putih ditancapkan lebih dulu, diikuti tombak kedua, ketiga dan keempat. Masing-masing berbendera PBB, “bendera” bertuliskan SOS, dan Bintang Kejora. Keempat bendera ditancapkan di depan massa, di depan panggung.

Sekitar satu hingga tiga menit kemudian gelegar tembakan aparat keamanan yang sudah siaga di seputar Lapangan Sinapuk memecah kesunyian. Para aparat keamanan itu, ada yang berseragam, ada pula yang berpakaian sipil dan “membaur” dengan warga masyarakat lain.

Seseorang dari massa yang menangkap gelagat buruk, dengan refleks mencabut “tiang” dan melepaskan Bintang Kejora. Pemasangan bendera-bendera itu tidak diagendakan pantia atau DAP.

Massa yang panik menghadapi tembakan, berhamburan ke segala penjuru. Sebagian hendak menuju dan menyerbu aparat keamanan. Namun, beberapa pengurus dewan adat dan Petapa mencegah dan mengarahkan mereka kembali ke lapangan.

Setelah tembakan mereda, terdengar teriakan tentang jatuhnya korban: “ada yang kena tembak!” Anggota Petapa dan beberapa warga mengangkat tubuh seorang laki-laki yang duduk tersandar di pagar SMU YPPK dalam keadaan tak bernyawa. Mayat yang peluru bersarang di dadanya itu dibawa ke lapangan dan dibaringkan di atas hamparan rumput depan panggung. (Mayat itu kemudian diketahui bernama Opinus Tabuni berusia 40-an tahun).

DAB berunding dengan kapolres. DAP dan pemimpin DAB berunding yang kedua kali dengan kapolres Jayawijaya di Rumah Makan Budi, tak jauh dari lokasi kejadian. Disepakati, kapolres akan mengendalikan pasukannya, dewan adat akan mengontrol masyarakat. Pemimpin dewan adat mengumpulkan dan berapat kilat di lokasi kejadian dengan para kepala suku untuk mencari jalan keluar, mengamankan massa dan mengurus jenazah.

Pukul 16.00
Jenazah diangkut dari Lapangan Sinapuk ke Pilamo Induk diiringi sebagian besar warga. Sebagian warga lain diarahkan kembali ke tempat masing-masing.

Pukul 16.30
Jenazah tiba di Pilamo Induk DAB.

Pascainsiden, 9 Agustus
Malam setelah insiden, tersebar desas-desus bernada menghasut bahwa dewan adat dan warga sedang menyusun strategi untuk melakukan penyerangan. Sebagian besar warga masyarakat pendatang yang terhinggapi trauma masa lalu, mengungsi ke kodim, polres dan tempat-tempat lain yang dianggap aman.

Pukul 13.30
Jenazah diangkut dengan mobil ambulans dari Pilamo Induk ke Rumah Sakit Umum Daerah Wamena.

Pukul 14.00
Jenazah diotopsi oleh tim medis-dokter dibantu mantri.

Pukul 17.15
Karena sulit menemukan proyektil peluru, jenazah dibawa ke ruang rontgen untuk difoto ulang.

Pukul 17.50
Otopsi ulang dilakukan tim medis yang sama.

Pukul 18.58
Serpihan peluru ditemukan bersarang di jantung kiri korban.

Pukul 20.26
Rumah sakit menyerahkan bukti (serpihan peluru) kepada pihak kepolisian (Polres Jayawijaya).

Pukul 21.00
Jenazah dibawa kembali ke Pilamo Induk Dewan Adat Baliem.

Senin, 11 Agustus
Pukul 15.00
Jenazah korban dimakamkan di halaman Pilamo Induk Dewan Adat Wilayah VI La-Pago.

Joost W. Mirino (Dewan Adat Papua)

“Sejak saya menjabat sebagai menteri ada sekitar 2000-an kapal asing bebas hilir mudik di perairan Indonesia. Tapi hingga tahun ini (2008), kapal asing yang bisa melewati perairan Indonesia tinggal 400-an saja,” katanya kepada wartawan, usai memberikan seminar dalam Temu Ilmiah Mahasiswa Teknik Indonesia XIII dan Musyawarah Nasional VIII Perhimpunan Mahasiswa Teknik Indonesia di Kampus Universitas Cenderawasih di Jayapura, Senin (8/9) siang tadi.

Freddy juga mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia sudah tidak lagi mengeluarkan perjinan bagi kapal asing untuk masuk beroperasi ke wilayah Indonesia tanpa memiliki industri. “Ijin dapat diberikan, jika mereka memiliki industri di dalam Indonesia. Sebab dengan industri, diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja,” paparnya.

Menurut Freddy, membangun industri yang mengelola sumber daya kelautan di Indonesia termasuk di Papua, diharapkan anak-anak yang menganggur bisa diberi kesempatan untuk dilatih. “Dorang (mereka) bisa dipekerjakan misalnya dengan kupas-kupas udang. Sebab kan itu, bukan sesuatu yang sulit. Ibu-ibu di pinggir pantai juga bisa diberi pekerjaan kumpul-kumpul udang dan dikasih satu juta per bulan. Ini kan bagus,” terangnya dengan sedikit menggunakan dialek Papua.

Sehingga saat ini, lanjut Freddy, penciptaan lapangan kerja yang mengelola sumber daya kelautan mutlak dan tak bisa ditawar lagi. Penciptaan industri itu nantinya diperuntukkan agar daerah-daerah di mana industri itu berdiri, dapat juga mengurangi kemiskinan. “Hal itu juga merupakan misi kita sebagai bangsa memerangi kemiskinan. Mudah-mudahan jika mereka bisa eksport, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun nasional,” ungkapnya.

Selain itu, adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Kelautan, menurut Freddy, sumber daya kelautan dapat lebih fokus diperhatikan. “Dengan dikeluarkannya UU Kelautan itu, nanti juga diharapkan dapat meningkatkan sumber daya kelautan dan membawa hasil yang lebih baik bagi masyarakat,” tandasnya. (Cunding Levi)

“Kami tolak yang lain, sebab kami sudah sepakat dan karena PT. KSM dalam pengoperasiannya lebih banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Korinus saat memberikan keterangan kepada pers di Humboldbay Hotel, Jayapura, belum lama ini. Di lain pihak, Korinus mendesak agar pihak kepolisian segera melepaskan Daniel Daat, putra Adat Maya Suku Kawey yang ditangkap karena mempertahankan tanah leluhurnya sendiri. “Ini supaya keadilan benar-benar ditegakkan. Meskipun dalam hal ini adat kami diinjak-injak dan tidak dihargai,” jelasnya.

Sementara itu, Isak Arempeley, Ketua Marga Arempeley (salah satu dari lima marga pemilik lahan tambang nikel) mengatakan, pemberian Otsus ibarat gula-gula politik bagi masyarakat Papua secara khusus masyarakat Suku Kawey. Sebab, saat masyarakat adat Kawey mempertahankan hak ulayat berlandaskan aturan Otsus itu, justeru putra Suku Kawey yang konsisten tersebut, malah ditahan tanpa sebab yang jelas.

Lanjut Isak, kaitannya dengan ini masyarakat adat Maya Suku Kawey tidak akan menyerahkan sejengkal tanah leluhurnya untuk dieksploitasi PT ASP. Serta mendesak, agar Pemkab Raja Ampat dan PT ASP yang beroperasi di Kepulauan Waigeo harus menghargai dan mengakui hak – hak masyarakat setempat. “Kami juga minta agar Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap penyelenggara negara di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Raja Ampat yang telah mengeluarkan perijinan kepada perusahan tambang di Kepulauan Waigeo yang tidak melibatkan dan mengakui masyarakat pemilik hak ulayat,” terangnya. Cunding Levi/Erwin

ACIS merupakan julukan atau singkatan dari mantan Bupati Yapen Waropen Laban Samori di era 1990-an. Kepanjangannya: Aku Cinta Serui, Aman Ceria Indah dan Sehat. Julukan tenar ini sayang kini tak sejalan lagi dengan kenyataan di Kota Kembang.

Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen (Serui) dan para elite kota sudah tidak memiliki rasa cinta terhadap kota ini. Barangkali lebih tepat jika ACIS (Aku Cinta Serui) diganti dengan Aku Cinta Sampah.
Penulis surat ini menyaksikan pemandangan sangat jorok di terminal lama yang kini menjadi tempat mangkal ojek pasar dan di tanggul. Banyak sekali sampah dibuang serampangan dan dibiarkan mengonggok bahkan meluap dari bak-bak penampungan. Yang lebih memiriskan, hampir di setiap sisian jalan sampah ditumpuk dan dibiarkan begitu saja.
Apa sesungguhnya fungsi pemerintah daerah, dalam hal ini, dinas kebersihan dan tata kota?

Sebagai anak daerah, saya prihatin dengan kondisi kota yang semrawut tak terurus.. Jangan-jangan masyarakat pun tidak diurus.
Kondisi ini bertolak belakang dengan Serui sebagai kota tertua dan kota pendidikan pertama di Papua. Kota yang telah banyak menghasilkan putra-putri yang menduduki posisi penting di Papua. Ironisnya, kota ini dipimpin anak-anak negeri sendiri.

Pieter M.I. Torobi, Koordinator Klub Indonesia Hijau Papua.

Peresmian Papua Centre oleh Gubernur Papua

PROGRAM Respek yang dicanangkan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu mendapat dukungan penuh PT Freeport Indonesia (PT FI). Dukungan ini diwujudkan dengan dibentuknya “Papuan People Driven Development Knowledge Center’ (PDKC). Pada Jumat 5 September 2008 lalu, dilakukan peresmiannya oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu di Kotaraja. Acara ini dihadiri juga Wakil Gubernur Alex Hesegem dan seluruh jajaran SKPD, para kepala kantor dan badan se-Papua dan Presiden Direktur PT. FI Armando Mahler.

Pembentukan PDKC ini merupakan tindak lanjut dari instruksi gubernur yang diberikan kepada PT FI menjelang berakhirnya lokakarya Bupati-Walikota se-Tanah Papua pada bulan Februari lalu. Gubernur ada saat itu meminta PT FI untuk ikut memfasilitasi pembentukan PDKC ini sebagai tindak lanjut konkrit dari Rapat Kerja dan Lokakarya Bupati/Walikota Provinsi Papua. PDKC ini merupakan suatu unit khusus yang secara dekat memonitor, menganalisis dan merumuskan rekomendasi tentang program-program pembangunan di lapangan kepada Gubernur, dari para pimpinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua.

Pada peresmian itu, tersebut Presiden Direktur PT. FI Indonesia Armando Mahler mengatakan dalam sambutannya, ini merupakan satu langkah maju lagi dalam mewujudkan konsep pembangunan masyarakat Papua berbasis kampung (Respek). Sebagai perusahaan yang beberapa dekade telah turut memberikan sumbangsih dalam proses pembangunan di tanah Papua, PT FI sepenuhnya menyadari nilai startegis dari terobosan progam gubernur. Program yang menjadi perhatian penuh dalam perencanaan kegiatan ‘Center’ ini adalah program Respek yang selama ini menjadi inti dari pembangunan masyarakat Papua mandiri.

“Dengan memetakan kondisi terkini pelaksanaan Respek, ‘Center’ ini diharapkan dapat membantu untuk lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam mencapai tujuan pembangunan di Papua, yakni kesejahteraan seluruh rakyat Papau saat ini dan kedepan.
Masih dalam sambutannya, secara spesifik ‘Center’ ini diharapakn dapat menyediakan informasi tentang praktek-praktek terbaik pembangunan di Papua. Selain melakukan pemantauan atas keberhasilan Respek, ‘Center’ ini juga diharapkan dapat mengidentifikasikan elemen-elemen strategis dan urut-urutan kebijakan yang dapat digunakan sebagai landasan utama dalam pegelolaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan alam di Papua.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Frans Robert Kristantus mengatakan, untuk tahun 2007 kita mempunyai 186 Distrik, 2593 Kampung dan 101 Tenaga Pendamping, jika dibnadingkan antara jumlah kampung dan teanaga yang aada belum semua titik dapat dilayani oleh tenaga pendamping. Untuk tahun 2008 semua Distrik akan dilayani oleh para pendamping, ada beberapa Kabupaten yang belum semua Distrik terlayani karena tingkat kesulitan yang cukup tinggi contohnya di Daerah Yahukimo ada 7 Distrik yang belum bisa dialayani karena tingkat kesulitan yang sangat tinggi. ” Ini merupakan tanggung jawab kita bersama Pemerintah Kabupaten” ujarnya. Kemudian jumlah dana kampung yang sebesar Rp100 juta, pada tahun 2008 disediakan sekitar Rp. 426 Milyar untuk Papua dan Papua Barat yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui dana Otonomi Khusus. Kabupaten-kabupaten juga menyediakan bantuan ke tiap kampung berjumlah varaiasi antara Rp.100-Rp.250 juta.

Masih lanjutnya, prinsip-prinsip dasar Respek, yakni pemberdayaan masyarakat kampung, keberpihakan kepada orang asli Papua, pembelajaran kepada masyarakat untuk kompetisi sehat untuk menyampaikan transparansi dan akuntabilitas terhadap tenaga keterlibatan Perempuan, keberlanjutan dan terbuka terhadap pilihan usulan kebutuhan masyarakat dibiayai oleh dana yang telah dikucurkan ditiap kampung. Masih lanjutnya,untuk kelompok-kelompok perempuan ditiap kampung ada kegiatan pelatihan dan bantuan dalam skala kecil dengan dana 15 persen dari dana alokasi yang diturunkan. *** cunding levi/rahmatika

Calon Legislatif

Wakil Gubernur di Sota

Kedatangan rombongan tim turun kampung (turkam) dari pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah daerah setempat disambut meriah masyarakat di Distrik Sota. Belum memadainya jalur transportasi masih jadi persoalan utama

SUASANA distrik yang berada tepat di titik nol dalam peta wilayah Indonesia siang itu terlihat meriah. Para aparat distrik dan kampung, serta warga sekitarnya terlihat ramai di sekitar lokasi pertemuan para pejabat pemerintahan dari provinsi dan kabupaten. Kemeriahan itu bertambah, ketika bus rombongan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem yang didampingi Wakil Bupati Merauke Waryoto tiba di SMK Negeri Sota. Sebanyak 10 orang perempuan terlihat menyanyi dan menari sambil menggenggam sebatang tebu.

Tarian dan nyanyian ini diiringi pukulan tifa para laki-laki yang berpakaian adat setempat. Sebuah pelepah pinang digelar di tanah, sebagai tempat pijakan kaki bagi tamu kehormatan yang datang. Sang Kepala Suku Yeinan, David Gagujai langsung menyematkan topi bulu burung kasuari di kepala Alex Hesegem dan sebuah noken digantungkan di lehernya menjuntai ke dada. “Penyambutan cara adat dan penyematan topi ini melambangkan sambutan tertinggi dari suku kami, Suku Yeinan yang mendiami hampir di daratan perbatasan RI-PNG,” kata David.

Acara ini selesai. Alex pun berpindah menaiki bus melanjutkan perjalanan ke pusat distrik. Ketika tiba, rombongan Alex disuguhi upacara adat Malind Kanum. Tarianya sama, gerak dan coretan wajah juga sama dengan sebelumnya. Tapi yang berbeda, masyarakat Malind Kanume mendesak segera dibentuk Provinsi Papua Selatan. “Bapak lihat jalan-jalan ini seperti yang lain. Ada jalan diaspal, sedangkan yang lain tidak. Perumahan masyarakat sedikit ada perubahan, tapi belum sepenuhnya. Maka itu kami sangat mengharapkan terbentuknya Provinsi Papua Selatan,” kata wakil masyarakat, Marten Ndimar dihadapan rombongan.

Setelah itu, rombongan diarak memasuki ke sebuah lapangan. Di sini sudah hadir berbagai etnis, suku dan agama. Ada ada juga para siswa/siswi dari SD, SMP dan SMK ditenda yang memanjang. Dihadapan mereka duduk rombongan Alex, Waryoto, Ketua DPRD Merauke Daniel Walinaulik, Pokja Agama Katolik di MRP Bernadeta Mahuze, Anggota DPRP Piet Hein Awangkok dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya. Dalam laporan Wakil Bupati Merauke Waryoto, dikatakan jumlah kampung yang ada di Kabupaten Merauke sebanyak 160 kampung. Sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 173.943 jiwa.

Menurut Waryoto, pemerintah daerah telah menjalankan semua instruksi gubernur bernomor II tahun 2007 tetang pendataan berbasis kampung dengan bekerja sama Badan Pusat Statistik 2007. Dalam laporannya, juga dikatakan semua program telah dilaksanakan dengan baik. “Namun kondisi jalan tak tentu. Faktor inilah menghambat rutinitas arus barang antara pasar dengan hasil alam para petani. Diharapkan, jalan provinsi segera diperbaiki, agar arus traspirtasi berjalan lancar,” terangnya.

“Sedangkan dana bantuan dari pusat ke provinsi hingga kabupaten telah diturunkan. Namun karena setiap wilayah berbeda karateristik dan persoalannya, maka jumlah dananya pun bervariasi, yakni antara Rp 200.000.000 hingga Rp 250.000.000. Dana ini dimaksudkan untuk pengembangan distrik itu sendiri. Sehingga dengan total ada 20 distrik, maka total dana yang dikucurkan sekitar Rp 4 milyar lebih. Sedangkan total dana yang telah diberikan mencapai Rp 6 milyar lebih untuk setiap kampung. Hal ini telah sesuai dengan mekanismen otonomi kampung,” katanya.

Di bidang pertanian, menurut Waryoto, pemerintah daerah Merauke telah memberikan bibit bagi petani dan peralatannya. Bukan hanya itu, perkebunan kelapa sawit yang direncanakan bakal menjadi prospek cerah untuk masyarakat. “Juga ada investor yang akan membuka perkebunan tebu, jagung dan singkong. Investor ini telah mendapatkan izin lokasi. Disamping itu, pembangunan jaringan irigasi sedang dalam tahap perbaikan. Juga telah direncakan membangun jembatan sepanjang 540 meter yang menghubungkan Merauke dengan wilayah barat daya di Kali Bian. Juga akan dirintis pembangunan lapangan udara di Merauke, Kumbis, dan Kimam,” paparnya.

Sedangkan menurut Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, program seperti ini jelas dan tepat. “Jelas karena semua demi masyarakat dan tepat karena masing-masing dana telah dilaporkan Waryoto. Ini yang kita mau terapkan di kampung-kampung. Misi turun kampung ini untuk bertemu langsung masyarakat, berdialog dan merasakan apa kendala masyarakat kampung. Inilah program rencana strategi pembangunan kampung (Respek). Ada program besar telah direncanakan khusus, sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yakni rencana pembangunan kampung, rencana pembangunan infrasutruktur dan reformasi birokrasi,” paparnya.

Untuk itu, menurut Alex, tugas aparat pemerintahan dari gubernur, bupati atau walikota, kepala distrik dan kepala kampung, menjalankan program reformasi birokrasi. Sedangkan tugas para kepala dinas, menjalankan program rencana pembangunan infrastruktur. Terus rencanan pembangunan kampung atau Respek, pelakunya adalah masyarakat kampung itu sendiri. “Jaman dulu, masyarakat hanya sebagai obyek. Kali ini masyarakat menjadi subyek pembangunan. Sebagai subyek, maka masyarakat harus diangkat untuk duduk dan merencanakan seluruh program kampung mereka sendiri. Sudah tak boleh lagi direncanakan di provinsi, kabupaten atau distrik,” terangnya.

Kata Alex, Respek ini penting dan masyarakat kampung juga penting, maka harus ada unsur adat, perempuan dan agama serta semua komponen harus dilibatkan. Pembangunan untuk masyarakat, berarti harus ada inisitif dari masyarakat sendiri. Sehingga Respek ini bukan untuk diproyekkan. “Program Respek telah berjalan di kampung-kampung dan waktu awal pemerintah Provinsi Papua telah menyedikan dana block grand 100 persen atau Rp 100 juta untuk setiap kampung se-Papua. Maka itu, bagaimana penggunaan anggaran itu, kami ingin mendengarkan langsung. Kita ingin evaluasi program seluruhnya,” terangnya.

Pembangunan seperti apa yang dimaksudkan Respek ini, menurut Alex misalnya, pembangunan jembatan dan jalan. Jika jalan itu perlu diperbaiki, maka unsur komponen kampung duduk bersama, seperti adat, agama dan perempuan mengusulkan ke masyarakat, apakah boleh atau tidak. “Kalau ada bantuan dari pemerintah daerah Merauke untuk membangun jalan, maka dibangun. Tapi harus perkirakan dananya. Mana yang boleh, setengah boleh dan yang tak boleh. Pasti bantuan dana dari pemerintah daerah Merauke tak sebanding dengan provinsi, sebab terbentur dana dari pusat. Nah, bagaimana Kabupaten Merauke seluas ini dibangikan 160 kampung pasti kurang. Makanya, masyarakat harus betul-betul memilih mana yang paling penting dengan untuk penggunaan dana itu,” paparnya.

Sedangkan menurut Kepala Distrik Angguk, Gabriel Laiyan, pihaknya sendiri mengakui telah menerima dana Rp 100 juta yang merupakan dana program Respek dari pemerintah provinsi. “Hanya saja masalahnya, kadang Rp 100 juta tidaklah efektif. Sebab muncul kendala jalan. Hasil pertanian yang dihasilkan para petani di kampung, sering membusuk, sebab tak bisa dipasarkan karena jalan rusak atau belum ada. Misalnya, jalan yang mengubungkan seluruh distrik memakan biaya yang cukup besar. Untuk itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum harus segera bergerak melihat persoalan ini,” katanya.

Hal yang sama dikatakan salah satu pendamping Program Respek Distrik Sota, Fransisco Ciwe. Menurutnya, kendala jalur transportasi yang memang saat ini masih menjadi persoalan utama dalam membangun kampung ke depan. “Program sekarang ada yang sudah berjalan, tapi ada juga baru berjalan pada tahap pertama. Namun masalahnya, kadang masyarakat kampung menanyakan dana ini. Dana masih ada di Bank Papua, tinggal program saja kadang tak terlaksana. Kalaupun jadi, baru tahap pertama. Untuk itu, saya berharap masyarakat kampung segera membuat program yang lebih teliti, agar pembangunan sesuai dengan Respek,” tandasnya. *** cunding levi/agapitus batbual (merauke)

Johannes Supriyono

TELAH enam tahun Otonomi Khusus dijalankan di Papua. Namun, perubahan sosial yang cukup signifikan belum tampak. Bahkan, pendapat-pendapat yang kritis terhadap otsus bermunculan. Ada yang mengatakan otonomi khusus hanya menyuburkan mental korup dan budaya instan (“pemalas”), tidak menumbuhkan semangat kerja keras. Yang lain berpendapat bahwa otsus adalah rezeki bagi kalangan atas, yaitu para pejabat pemerintahan. Pendapat lain terasa lebih pedas. Otsus tidak lain adalah cara agar orang Papua dapat terus dikendalikan dan pelan-pelan mati dengan senyum.

Ada benarnya pendapat-pendapat itu jika dihadapkan pada kenyataan di lapangan. Masyarakat di pedalaman Papua terus menantikan pembagian uang otsus. Tidak ada alasan untuk bekerja karena uang datang sendiri. Kebun-kebun terbengkalai tak terurus. Uang otsus juga menggoda sebagian pejabat untuk menyalahgunakan wewenang mereka. Apalagi, kontrol masyarakat terhadap pejabat mereka di Papua ini tidak begitu ketat.

Selanjutnya, uang sangat berkuasa untuk mengendalikan perilaku masyarakat Papua. Perang suku di pedalaman Papua dapat berlangsung lebih dari satu tahun karena ada oknum yang ‘membiayai’ perang tersebut. Perang menjadi matapencaharian utama sepanjang tahun itu. Daya tahan dilemahkan dengan limpahan triliunan dana otsus. Orang dikondisikan menjadi rakus dan konsumtif tetapi sekaligus menjadi tidak berdaya menghadapi lingkungannya. Otsus menyebabkan orang Papua dengan gampang dikendalikan oleh lingkungan. Mereka menjadi subyek yang terkalahkan. Inilah mati dengan cara tersenyum.

Fakta lain yang dapat disajikan di sini adalah sejumlah lembaga sosial, yang mestinya berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak banyak bedanya pendidikan di Papua ini antara enam tahun lalu dengan sekarang ini. Sekolah-sekolah di pedalaman tidak dilengkapi dengan fasilitas belajar yang baik. Tenaga guru tidak tersedia dengan cukup. Infrastruktur yang memfasilitasi mobilitas sosial tidak juga membaik. Pelayanan kesehatan sama buruknya. Kenyataan ini masih bisa disambung dengan rangkaian yang lebih panjang. Keadaan seperti ini menimbulkan ketidakpuasan sosial yang mengancam kehidupan bersama.

Maka, tidaklah terlalu keliru untuk sementara berpendapat bahwa otonomi khusus belum meningkatkan kepuasan sosial masyarakat Papua. Ketidakpuasan sosial bisa menjadi energi negatif yang meledakkan masyarakat dalam bentuk yang paling brutal. Kemarahan massa bisa menelan korban.

<><><>

Apakah orang Papua cukup puas dengan keadaan sosialnya? Jawabanya tidak. Misalnya, dalam sebuah jajak pendapat di sebuah SMA di Nabire, Papua, sebagian besar mengatakan tidak puas sama sekali. Dengan kata lain, anak-anak itu menilai keadaan sosial sekitarnya sangat buruk. Tingkat kepuasan sosial penduduk Papua pada dasarnya rendah.

Sejumlah lembaga sosial yang diukur adalah pendidikan, kesehatan, hukum, politik, dan estetika. Dalam skala 1-5 dua puluh tujuh siswa memberikan nilai. Rerata dari penilaian mereka tidak ada yang mencapai angka 2. Bahkan, lembaga hukum dinilai amat rendah, hanya 0,2. Yang paling rendah adalah lembaga estetika yang berperan memenuhi kebutuhan hiburan dan rekreasi masyarakat, yakni 0,15. Memang, di kota ini tidak terdapat tempat-tempat rekreasi yang dikelola secara baik sehingga mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Sarana hiburan yang paling dominan adalah televisi.

Bagaimana dengan pendidikan? Nasibnya hampir sama dengan lembaga sosial lain. Lembaga pendidikan dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Para siswa itu mengeluhkan mutu pendidikan yang buruk dan fasilitas yang kurang memadai. Tenaga pendidik dipandang kurang, baik dari sisi jumlah maupun mutu. Akibatnya, proses pendidikan disamakan dengan proses menanti pembagian ijazah di akhir masa sekolah. Bukan proses pengembangan diri dengan mencecap pengetahuan. Maka, angka 1,8 dinilai pantas.

Penilaian ini dikonfirmasi dengan tingginya angka migrasi anak sekolah. Sama sekali tidak aneh bagi masyarakat kota ini menyaksikan anak-anak selepas SMA meninggalkan kotanya. Mereka berduyun-duyun ke Jawa atau ke Sulawesi untuk meneruskan pendidikan mereka. Mengapa? Kebutuhan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi belum berhasil difasilitasi oleh pemerintah. Perguruan tinggi yang ada dipandang belum cukup bermutu, masih terpaut jauh dari perguruan tinggi-perguruan tinggi yang lain di luar Papua. Di samping itu, daya tampung perguruan tinggi masih sangat terbatas.

Sementara, mereka yang tidak mampu membiayai migrasi ini cukup berpuas dengan mutu pendidikan yang ada atau tidak melanjutkan sekolah. Konsekuensinya adalah mereka akan tetap tertinggal. Dan, kualitas sumber daya mereka tetap rendah. Akibatnya, mereka akan kalah bersaing dengan sejawatnya yang mendapat pendidikan lebih baik di luar Papua. Itu pun kalau mereka kembali ke Papua.

Ketidakpuasan terhadap lembaga pendidikan ini dilatarbelakangi pula oleh gejala meningkatnya anak-anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah. Anak-anak ini malah sibuk mencari kaleng bekas untuk dijual kepada pengepul. Penduduk sering menyebut mereka anak ‘carka’—kependekan dari cari kaleng. Jumlah mereka terus meningkat. Mereka tidak sekolah karena alasan biaya. Nah, apakah pemerintah, yang bertanggung jawab atas lembaga pendidikan, tidak mampu menyelamatkan mereka?

Para siswa itu juga menyatakan tidak puas terhadap lembaga kesehatan. Di kabupaten ini hanya ada satu rumah sakit pemerintah dengan tenaga dokter dan peralatan yang terbatas. Pelayanan rumah sakit itu pun sangat buruk. Hanya ada satu dokter spesialis anak. Tidak ada spesialis yang lain. Ruang-ruang perawatan sering tampak kumuh.

Bahkan, di pedalaman banyak kecamatan tidak memiliki tenaga medis. Ketika terjadi wabah—misalnya, wabah di area beberapa bulan lalu—masyarakat tidak lekas mendapatkan pertolongan. Sekian nyawa melayang percuma.

Para responden menyatakan antipati terhadap lembaga politik di sini. “Mereka lebih sibuk dengan urusan mereka sendiri. Padahal mereka kan wakil rakyat.” Begitulah salah satu ungkapan anak yang melukiskan ketidakpuasannya. Politik seakan tidak pernah bersangkut-paut dengan kehidupan sehari-hari. Baru menjadi heboh ketika Pilkada akan berlangsung. Partai-partai mengerahkan segenap upaya untuk menarik simpati massa. Dan, setelahnya rakyat merana karena ditinggalkan para wakilnya.

“Dorang tidak pernah perjuangkan kepentingan rakyat!” Maka, dapatlah diterima akal jika demonstrasi di kota ini hampir selalu berlangsung rusuh karena melibatkan kekerasan. Rakyat merasa tidak memiliki orang-orang yang sah untuk berjuang bagi mereka. Jalur politik yang resmi tertutup. Kekerasan, misalnya pelemparan batu ke kantor bupati yang sedang dikonstruksi tidak perlu terjadi kalau DPRD dapat memihak pada mahasiswa dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Alasan lain ketidakpuasan para siswa itu adalah lemahnya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah. Ketidakberesan dalam dunia pendidikan dan kesehatan yang mencolok mata terkesan dibiarkan. Buruknya infrastruktur tidak dihiraukan. Di mata para siswa lembaga politik tidak berfungsi. Mereka memberi nilai 1,2 saja.

Lembaga hukum dipandang mandul. “Saya paling jijik dengan hukum di sini. Tidak pernah ada penyelidikan terhadap orang-orang yang korupsi.” Begitulah seorang siswa mengungkapkan penilaiannya atas lembaga hukum. Angka 0,2 mencerminkan betapa rendahnya apresiasi siswa terhadap kinerja lembaga penjaga keadilan ini.

Penilaian yang sangat rendah itu didasarkan pada kenyataan tiadanya gebrakan-gebrakan yang dilakukan lembaga hukum. Hampir tidak terdengar di media massa adanya penyelidikan-penyelidikan tindak pidana korupsi. Kasus-kasus yang semestinya diendus ketidakberesannya dibiarkan saja. Penyelewengan-penyelewengan dipandang normal. Ketidaknormalan di masyarakat ini adalah yang normal.

<><><>

Paparan rendahnya tingkat kepuasan di atas hanyalah cermin dari sebagian masyarakat Papua. Sama sekali tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh Papua. Meski begitu, kenyataan itu sudah membangkitkan pertanyaan: mengapa tingkat kepuasan sosial amat rendah? Apakah semua itu mengindikasikan bahwa otsus hampir tidak memiliki kaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat?

Rendahnya tingkat kepuasan sosial mengindikasikan bahwa otsus belum menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat secara optimal. Penyelenggaran kehidupan masyarakat belum terdayai oleh otonomi khusus, yang bukan hanya soal uang melainkan juga kebijakan. Maka, wajarlah jika masyarakat merasa otsus itu tidak penting.

Jika otsus terus berjalan sementara ketidakpuasan pun terus berlangsung, kita perlu bertanya secara lebih mendasar: otsus itu untuk apa? Kalau tidak ada gunanya bagi masyarakat Papua secara keseluruhan, tetapi menjadi lahan korupsi bagi segelintir orang, untuk apa diteruskan! Bisa-bisa otsus malah menjadi bencana yang memusnahkan orang Papua.

*) Pendidik dan peminat ilmu sosial, tinggal di Papua